Sukuk berasal dari Bahasa Arab : صكوك yang berarti dokumen atau sertifikat. Istilah sukuk merupakan bentuk jamak (plural) jamak dari صك Sakk, “ instrument hokum, akta, cek” adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dapat pula diartikan dengan Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian pernyataan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas Kepemilikan aset berwujud tertentu; Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah
surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,
sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang
dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia melalui agen
penjual dipasar perdana.
Dasar
Hukum Sukuk
Dasar
hukum penerbitan sukuk negara ritel adalah antara lain :
- UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan PMK Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Peraturan Dewan Syariah Nasional- MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN.
- Peraturan Dewan Syariah Nasional- MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.
- Peraturan Dewan Syariah Nasional- MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
- Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-077/DSN-MUI/II/2012 tanggal 22 Februari 2012
Sejarah obligasi syariah
Secara
terminoogi sukuk adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat
perintah dari seorang untuk membayar uang dengan jumlah tertentu pada orang
lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Kata sukuk berasal dari bhasa
persia yaitu jak, lalu masuk dalam bahasa arab dengan nama shak. Goiten
menyebutkan bahwa shak adalah asalkata dari kata chek yang terdapat dalam
bahasa inggris dimana ia pada dasarnya adalah surat hutang. Kemudian
surat hutang model ini bekembang di eropa. Sukuk sudah pakai sebagai
salah satu alat pembayaran sejak awal islam dimana jatah (santunan negara) atau
gaji para pegawai negara kadangkala dibayar dengan memakai kertas tersebut.
Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah Umar Ibn al- Khatab adalah khalifah
pertama yang membuat shak dengan membubuhkan setempel dibawah kertas shak
tersebut.
Dalam
perkembangannya, the Islamic Jurispudence Council (IJC) kemudian mengeluarkan
fatwa yang mendukung berkembangnya sukuk. Hal tersebut mendorong Otoritas
Moneter Bahrain (BMA – Bahrain Monetary Agency) untuk meluncurkan saham sukuk
berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Kemudian
Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan global corporate Sukuk di pasar
keuangan Islam internasional. Inilah sukuk global yang pertama kali muncul di
pasar internasional.
- Belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya
- Masyarakat dalam penimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis
- Di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal
Usaha
yang perlu dilakukan untuk menjawab kendala-kendala obligasi syariah adalah
sebagai berikut :
- Langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah di tengah-tengah masyarakat
- Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar rasional
- Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas, dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah.
Emisi
Obligasi Syariah
Syarat-syarat
untuk menerbitkan obligasi syariah adalah sebagai berikut :
- Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi
- Peringkat investasi grade
- Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII)
Sifat
Obligasi Sukuk
Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai
instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad
syariah yang melandasi (underying transaction) yang dapat berupa ijarah (sewa)
mudarabah (bagi hasil). Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkanadalah
berdasarkan akad sewa (sukuk al-ijarah) dimana hasil investasi berasal dan
dikaitkan dengan arus embayaran sewa aset tersebut.
Masalah-masalah
yang berkaitan dengan sukuk
- Tingkat return yang dipastikan pada sukuk
Tingkat return pada sebagian besar sukuk secara pasti
disetujui di awal bahkan tanpa provisi tertentu untuk jaminan pihak ketiga.
Beberapa sukuk yang diterbitkan menjadi sasaran kritikan tajam disebabkan
karena keterlibatannya dari bay’ al-inah, bay’ al-dayn dan sifat-sifat landasan
nonsyariah yang membuat sukuk sama dengan obligasi berdasarkan buka. Bay’
al-inah merupakan penjualan dua kali di mana pinjam dan orang yang meminjam
menjual dan kemudian menjual kembali suatu objek di antara mereka sekali untuk
tujuan memperoleh uang tunai dan sekali lagi untuk tujuan harga yang lebih
tinggi berdasarkan kredit, dengan hasil bersih dari suatu pinjaman dengan
bunga.
Menurut aturan syariah, pemegang sukuksecara bersama
memiliki resiko terhadap harga aset dan biaya-biaya yang terkait dengan
kepemilikan dan bagian dari uang sewanya dengan melakukan sewa pada pengguna
tertentu.
- Bay’ al Dayn
Perdagangan pasar sekunder untuk sekuritas Islam
dimungkinkan melalui bay’ aldayn sebagaimana berbagai kasus di Malaysia yang
didasarkan pada sukuk. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menerima keadaan ini
karena utang yang diwakili oleh sukuk didukung oleh aset-aset utama. Ahli-ahli
hukum mslim tradisional dengan suara bulat menyatakan bahwa bay’al-dayn dengan
diskon tidak diperbolehkan dalam syariah.
Macam
– macam Sukuk
Sukuk
Ijarah
Adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemilik nya
(investor) dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk
disewakan, atau kepemilikikan manfaat dan kepemilikan jasa sesuai jumlah efek
yang dibeli denagn harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang
berhasil direalisasikan berdasar transaksi ijarah.
Ketentuan
akad ijarah sebagai berikut:
- Objeknaya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerah, harta perdagangan) maupun berupa jasa
- Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah piahak.
- Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
- Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah
- Pemakaian manfaat harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga
- Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.
Secara
teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- Investor dapat bertindak sebagai penyewa , sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor.
- Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten.
Obligasi
syariah musyarakah
Adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan
perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama
menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek baru,
mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kgiatan usaha.
Obligasi
syariah istishna’
Adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan
perjanjian atau akad istishna’ di mana para pihak menyepakati jual beli dalam
rangka pembiayaan suatu proyek/barang.
Ketentuan
Umum obligasi syariah
- Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal sampai akhir harus terhndar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembungaan uang) dan gharar
- Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah seperti akad kemitraan (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang (murabaha, salam, dan istishna)/
- Bagi hasil pada akad kemitraan, fee pada akad ijarah, dan harga (modal dan margin) pada akad jual beli harus ditentukan secara jelas pada awal transaksi (prospectus atau sertifikat).
- Usaha yang dilakukan emiten (originator) berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal.
- Pemberian pendapat dapat dilakuakan secara periodek (sesuai karakteristik masing-masing akad).
- Tidak semua sertifikat sukuk sertifikat sukuk dapat diperjualkan dan tidak semua pendapat dapat bersifat mengambang (floating) atau indikatif.
- Pengawasan terhadap pelaksanaa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dari aspek syariah, dan oleh wali amanat atau SPV dari segi operasional lapangan khususnya terhadap usaha emiten
- Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang,
- Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat perlindungan resiko aset sukuk.
Pembiayaan
Usaha Syariah – Obligasi
Pembiayaan usaha berjangka panjang dalam bentuk bukan
ekuitas dalam pasar modal dikena sebagai pembiyaaan dengan menerbitkan
obligasi. Menurut definisi obligasi adalah surat berharga (efek) hutang jangka
panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah (emiten) dengan
ketentuan suku bunga dan tanggal jatuh tempo tertentu.
Prinsip syariah melarang untuk meminta atau memberi tambahan
(imbalan) atas pemberian hutang karena hutang dikategorikan sebagai kegiatan
tolong menolong yang lebih sarat unsur sosialnya.Dalam konsep syariah
pembiayaan dapat terjadi karena ada suatu pihak yang memberikan dana untuk
memungkinkan suatu taransaksi.
Perbedaannya adalah dalam hal hubungan langsung antara pihak
penjual dengan pembeli kedua belah pihak adalah pihak-pihak yang berkaitan
langsung dengan perdaganagan obyek transaksi.
Dalam hal ini kegiatan investasi ini dapat mengikuti ikatan
atau aqad mudharabah, kewajiban akan timbul bila:
- investor berhak atas pembagian hasil yang posotif, atau bila
- investor ingin menarik kembali (sisa) dana yang telah diinvestasikan.
Kegiatan
investasi ini juga dapat mengikuti aqad ijarah dimana kewajiban akan timbul
atas:
- pembayaran sewa/upah atas pemakaian manfaat dari obyek pembiayaan serta
- pembayaran nilai jual obyek pembiyaan pada akhir masa sewa atas eksekusi aqad jaiz dari emitten untik membeli obyek pembiayaan pada akhir masa pembiayaan
Karena
itu, definisi paling tepat untuk obligasi syariah adalah suatu kontrak
pembiayaan tertulis, yang:
- berjangka panjang
- untuk membayar kembali pada waktu tertentu
- seluruh kewajiban yang timbul
- akibat pembiyaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu
- serta membyar sejumlah manfaat secara peridik menurut aqad
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar